Wakil Bupati dukung pelestarian budaya Sai Batin

Jurnalsewu.wordpress.com – Wakil Bupati Pringsewu Dr.Hi.Fauzi,SE.,M.Kom.,Akt.,CA menghadiri undangan Khotmil Hadroh dan Halal Bihalal yang diselenggarakan oleh Sanggar Budaya Andan Muakhi Sinar Banten pekon Sukaratu kecamatan Pagelaran, Selasa (19/6/18).

Turut hadir dalam acara tersebut anggota DPRD kabupaten Pringsewu Junianto, Ketua Karang Taruna Kabupaten Pringsewu Iswahyudi Joko Pramono,Danramil Pagelaran Koptu Marinir Bambang Irawan,Tokoh adat dan beberapa perwakilan sanggar seni kabupaten Pesawaran dan Tanggamus.

Ardabili ketua pelaksana kegiatan tersebut mengucapkan terima kasih atas kehadiran undangan yang dapat hadir dalam acara khotmil hadroh dan halal bihalal tersebut.

“Sanggar seni Andan Muakhi mengharapkan dukungan pemerintah daerah kabupaten Pringsewu untuk dapat melestarikan seni budaya lampung khususnya adat sai batin di Pringsewu” ujar Ardabili.

Dalam sambutannya wakil bupati kabupaten Pringsewu Dr.Hi.Fauzi yang juga kerabat dari Kerajaan adat Sekala Brak menyampaikan “Dengan melestarikan seni budaya lampung khususnya adat sai batin dapat mempersatukan kelompok-kelompok masyarakat di Pringsewu,Pemerintah daerah kabupaten Pringsewu akan terus ikut berperan dalam melestarikan seni budaya Lampung”. (ms)

Masyarakat berhak awasi Dana Desa

DALAM Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014, masyarakat desa tidak hanya dilibatkan sebagai pengawas, tetapi juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan desa.

Pada Pasal 78 ayat 2 juga disebutkan, Pembangunan Desa meliputi tahap Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan. Untuk ketiga tahapan ini, masyarakat desa seharusnya diikutsertakan.

Dengan ikut sertanya masyarakat dalam proses pembangunan desa, secara otomatis pintu pengawasan sudah bisa diselaraskan dengan sistem dan struktur sesuai kebutuhan.

Sistem merupakan aturan-aturan yang disepakati, sedangkan struktur adalah perangkat yang dibentuk untuk memudahkan pengawasan yang dilakukan secara internal maupun eksternal.

Jika sistem dan struktur ini sudah diakomodasi sejak awal, akan sangat kecil kemungkinan terjadi kecurangan ataupun kebocoran dana-dana yang dialokasikan ke desa-desa. Yang terjadi selama ini, kalangan perangkat desa cenderung mengabaikan keterlibatan masyarakat desa dalam setiap mengambil kebijakan.

Bahkan, ketika warga desa mempertanyakan hasil kerja karena dilihat dan dirasakan tidak bermanfaat atau mubazir, tidak jarang warga yang mengungkapkan masalah itu disingkirkan. Dan ada beberpa yang diberi stigma bahwa masyarakat yang mempertanyakan dianggap tidak menginginkan adanya pembangunan di desanya.

Perlu diketahui, sistim pengawasan yang dilakukan masyarakat sebenarnya sudah merupakan bagian dari hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Bahkan, pengawasan itu merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, khususnya Hak untuk Mendapatkan Informasi, Hak Untuk Berpendapat, Hak untuk Melakukan Pengaduan serta Hak untuk Berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan negara.

Hak-hak ini sebenarnya sudah melekat pada diri setiap warga negara dengan tanpa pengecualian. Hanya saja, ketidaktahuan dan keapatisan selama ini sepertinya sudah tertanam bagi warga desa sehingga membuat proses pengawasan pembangunan menjadi terabaikan.

Masyarakat masih enggan atau merasa takut untuk menyampaikan pelaporan atau pengaduan ke pihak yang berkompeten.

Karena itu, perlu adanya kesadaran dan kemampuan dimiliki masyarakat desa untuk melakukan pengawasan terhadap proses pembangunan desa, baik yang dilaksanakan Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi maupun dari Kementerian atau Lembaga Pusat.

Selama ini, pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat desa masih bersifat kasuistis, temporer dan cenderung dilakukan orang atau kelompok tertentu.

Selain itu, bentuk pengawasan mengarah pada penggunaan keuangan negara, sedangkan menyangkut prosedur kerja atau kebijakan yang dibuat pemerintah masih terabaikan.

Sementara, Hak Perlindungan sebagai saksi yang sudah diatur dalam Pasal 9 Undang Undang No.28 Tahun 1999 dan Pasal 34 Undang Undang No.26 Tahun 2000 yang mengatur jaminan perlindungan hukum pada masyarakat sebagai saksi hingga saat ini belum tersosialisasi di tengah-tengah masyarakat kita. (ms)

Pengujung pantai tewas tenggelam

Jurnalsewu.wordpress.com – Tragis, niat ingin menikmati liburan di hari raya Idul Fitri malah berujung musibah. Pengujung pantai Muara Dua pekon Ketapang kecamatan Limau Tanggamus tewas terseret arus, Minggu (17/6/18) 13.30 wib.

Ketika sedang asik mandi di pantai Reni binti Kardi (11) terseret arus ketengah laut,lalu paman korban M.Andi bin Sukmar mencoba untuk menyelamatkannya. Namun naas keduanya malah terseret arus dan meninggal dunia. Keduanya warga Campang Kanan Pekon Kedalomam Kecamatan Gisting Tanggamus.(ms)

Pringsewu Macet

Jurnalsewu.wordpress.com – Sejumlah ruas jalan di kota Pringsewu nampak macet, Minggu (17/6/18) 20.00 wib. Banyaknya kendaraan pemudik yang akan kembali dan jalan yang sempit memperparah kemacetan. Arus balik pemudik tampak merayap di jalan satu arah Jalan veteran,Jalan Kh. Gholib,Jalan A.yani dan Jalan Pemuda. Selepas ashar hingga berita ini diturun lalu lintas nampak masih padat merayap.

” Tidak tertibnya pengemudi juga memyebabkan parahnya kemacetan”,ujar Ujang warga pringsewu (ms)

SEKURA

Junalsewu.wordpress.com – Sekura atau dalam ejaan lampung ‘sekukha’ memiliki makna penutup wajah atau wajah yang tertutup. Tradisi ini sesungguhnya merupakan akulturasi budaya antar budaya lokal dengan budaya pendatang yang membawa dan menyebarkan Islam di tanah Lampung.

Tradisi ini biasa digelar pada saat merayakan hari Idul Fitri dengan dilanjutkan acara ‘cakak buah’ atau panjat pinang. Pesertanya menggunakan topeng yang mengambarkan karakter manusia yang dipadukan dengan tingkah laku,tata busana yang mencerminkan nilai-nilai persaudaraan dan kekeluargaan.(ms)